Tegalsambi Borong Dua Juara, Bupati Jepara Tantang Desa Lain Pertahankan Gelar Terbaik di Jateng
- VIVAJogja
VIVAJogja – JEPARA, Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membuktikan bahwa desa tidak boleh hanya menjadi pelaksana administrasi pemerintahan. Desa harus menjadi mesin pembangunan dan kekuatan ekonomi masyarakat.
Pesan itu menguat setelah Desa Tegalsambi memborong dua prestasi sekaligus, yakni Juara 1 Lomba Desa tingkat Kabupaten Jepara dan Juara 1 Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Tengah (21/08).
Penghargaan tingkat Kabupaten Jepara diserahkan langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo pada 17 Agustus 2026. Hanya berselang dua hari, pada 19 Agustus 2026, penghargaan tingkat Jawa Tengah diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Capaian tersebut menjadi tamparan sekaligus tantangan bagi desa-desa lain di Jepara. Bupati Witiarso Utomo secara terbuka meminta seluruh petinggi desa tidak sekadar menyaksikan keberhasilan Tegalsambi, tetapi menjadikannya sebagai standar baru dalam membangun desa.
“Semua desa agar mengikuti jejak Desa Tegalsambi. Kalau bisa predikat juara tetap di Jepara,” tegas Witiarso kepada para petinggi desa.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menjadikan keberhasilan Tegalsambi bukan sebagai prestasi satu desa semata, melainkan sebagai gerakan bersama untuk mengangkat daya saing seluruh desa di Jepara.
Witiarso menekankan, desa harus berani keluar dari pola pembangunan yang monoton. Potensi lokal harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pariwisata, UMKM, industri mebel, kerajinan hingga potensi ekonomi lainnya harus digarap secara serius. Desa, menurutnya, memiliki ruang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola secara kreatif dan tepat sasaran.
“Potensi desa harus dikembangkan dari berbagai sisi, mulai pariwisata, UMKM, pengrajin mebel dan potensi yang ada,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah desa juga dituntut tidak menjadikan anggaran sebagai alasan untuk tidak bergerak. Justru dengan anggaran yang terbatas, perencanaan dan keberanian menentukan prioritas menjadi semakin penting.
Bupati meminta desa bekerja maksimal dengan anggaran yang tersisa. Setiap rupiah harus diarahkan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mampu menghasilkan dampak pembangunan.
Artinya, ukuran keberhasilan desa tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat anggaran tersebut dirasakan masyarakat.
