Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diperdebatkan: Anak Muda Dorong Penurunan Demi Demokrasi Inklusif
- jogja.viva.co.id/ Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Polemik ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 4 persen kembali menjadi sorotan dalam forum diskusi bertajuk Parliamentary Threshold 4% — Instrumen untuk Menjaga Demokrasi, atau Penghalang Suara Anak Muda? yang digelar oleh sejumlah organisasi kepemudaan di Yogyakarta pada Minggu (23/08/2026). Diskusi ini menghadirkan perwakilan dari PPP Muda Nasional, HMI MPO, serta SAPMA Pemuda Pancasila DIY, yang menilai isu PT sangat krusial menjelang Pemilu 2029.
Koordinator PPP Muda Nasional, Muhammad Aulia Rahman, menegaskan bahwa PT 4 persen berpotensi menghilangkan jutaan suara rakyat, khususnya suara anak muda. Ia mencontohkan pada Pemilu 2024, sekitar 17 juta suara tidak terwakili di parlemen akibat tidak lolos ambang batas. “Kalau 4 persen saja sudah membuat 17 juta suara terbuang, bagaimana dengan 2029 ketika mayoritas pemilih adalah anak muda? Jangan sampai demokrasi dibatasi oleh angka,” ujarnya.
Menurut Aulia, pihaknya bersama organisasi kepemudaan seperti HMI MPO dan SAPMA Pemuda Pancasila akan mengawal isu ini hingga ke tingkat nasional. Mereka menilai PT sebaiknya diturunkan atau bahkan dihapus agar keterwakilan suara rakyat lebih adil. “Kami bukan ingin menggugat, tapi mendiskusikan apakah ini isu darurat. Nantinya akan kami ajukan ke DPR agar suara anak muda tidak terhalang,” tambahnya.
Kinnas Putra Ariska dari Pengurus Besar HMI MPO menyoroti dampak PT terhadap prinsip demokrasi. Ia menyebutkan bahwa pada Pemilu 2024 lebih dari 20 juta suara masyarakat terbuang sia-sia. “Demokrasi sejatinya ruang terbuka bagi semua. Prinsip one man one vote harus dijalankan tanpa ada suara yang diabaikan. Kalau threshold tetap tinggi, suara oposisi makin kecil dan parlemen kehilangan fungsi check and balances,” tegasnya.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila DIY, Yonatan Agung Doxa Pratama, menegaskan bahwa pihaknya melihat PT tetap diperlukan sebagai mekanisme penyaring, namun angka 4 persen dinilai terlalu tinggi. “Kami mengusulkan ambang batas diturunkan menjadi 2 persen. Angka ini lebih adil bagi keterwakilan suara anak muda di Pemilu 2029, sekaligus menjaga efektivitas parlemen,” jelasnya. Yonatan menambahkan bahwa SAPMA DIY akan menjadikan isu ini sebagai agenda rutin untuk memperjuangkan ruang bagi anak muda bersuara.
