Polemik Status Bencana Nasional, Pakar Ingatkan Pentingnya Tata Kelola
- Humas Polda DIY
Sementara itu, pakar manajemen bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rahmawati Husein, menilai keputusan pemerintah pusat tidak menetapkan status nasional bukan berarti abai. Ia menjelaskan bahwa indikator hukum dan kapasitas daerah menjadi pertimbangan utama. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, status darurat bisa ditetapkan oleh pusat maupun daerah sesuai skala bencana. Hingga kini, pemerintah menilai struktur pemerintahan di daerah terdampak masih berfungsi, sehingga status nasional belum diperlukan.
Rahmawati menegaskan bahwa dukungan pusat tetap masif. BNPB bersama TNI telah mengerahkan puluhan pesawat, helikopter, dan alutsista untuk operasi kemanusiaan. Secara operasional, dukungan yang diberikan sudah setara dengan penanganan bencana nasional. Ia juga menekankan bahwa mekanisme penetapan status tidak sepenuhnya top-down. Pemerintah daerah bisa mengusulkan status nasional jika kapasitas mereka benar-benar tidak mencukupi. Model ini menjaga agar keputusan tidak semata dipengaruhi pertimbangan politik, melainkan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain logistik dan personel, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan melalui rapat yang dipimpin Presiden dan Kementerian Koordinator. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk pemulihan pasca-banjir. Strategi penanganan berorientasi pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, logistik, perlindungan sosial, hingga pemulihan infrastruktur. Prinsip no one left behind menjadi komitmen agar seluruh kelompok terdampak, termasuk yang rentan, tetap mendapat bantuan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai status bencana nasional bukan hanya soal administratif, melainkan menyangkut tata kelola, kapasitas daerah, dan strategi jangka panjang. Dukungan pusat sudah berjalan, tetapi kesiapsiagaan daerah tetap menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.