BPBD Sleman Perkuat Sistem Peringatan Merapi
- BPPTKG Yogyakarta
SLEMAN, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan status siaga darurat bencana cuaca ekstrem sejak 26 November 2025 hingga 28 Februari 2026. Penetapan ini tertuang dalam SK Bupati Sleman Nomor 86.3/Kep.KDH/A/2025, yang mengantisipasi potensi hujan dengan intensitas lebih dari 500 milimeter per hari disertai angin kencang. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan sekaligus lonjakan aktivitas masyarakat saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman memperkuat sistem peringatan dini dengan menambah unit early warning system (EWS) dan kamera CCTV di kawasan Gunung Merapi. Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat 39 EWS telah terpasang di berbagai titik rawan bencana, termasuk tiga unit di Kapanewon Prambanan yang difokuskan untuk memantau gerakan tanah. Sementara di kawasan Merapi, EWS diarahkan untuk mendeteksi awan panas dan lahar hujan. Beberapa kamera CCTV yang dipasang bahkan dapat diakses masyarakat secara daring, sehingga informasi kebencanaan bisa dipantau secara transparan.
Data BMKG Yogyakarta menunjukkan curah hujan di Sleman pada November–Desember 2025 mencapai rata-rata 420 mm per bulan, mendekati ambang batas waspada. Sementara itu, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat volume kubah lava Merapi mencapai 2,6 juta meter kubik dengan potensi guguran ke arah Kali Gendol dan Kali Boyong. Kondisi ini menambah urgensi penguatan sistem peringatan dini agar masyarakat tetap waspada terhadap ancaman ganda, baik dari cuaca ekstrem maupun aktivitas vulkanik.
Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua unsur harus memahami peran masing-masing, mulai dari aktivasi posko terpadu, penyediaan logistik, hingga sinkronisasi data kawasan rawan bencana. Anggaran penanggulangan bencana akan bersumber dari APBN, APBD, serta dana lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemkab juga menyiapkan 12 posko siaga di wilayah utara Sleman, terutama di Cangkringan dan Pakem, yang dikenal sebagai daerah paling rawan lahar hujan.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Haris Martapa, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko. Ia mengingatkan warga untuk aktif menjaga lingkungan, seperti membersihkan saluran air dan memangkas pohon yang berisiko tumbang. BPBD juga rutin menggelar simulasi evakuasi dan pelatihan relawan agar masyarakat terbiasa menghadapi situasi darurat. Data BPBD menunjukkan sepanjang 2025 terjadi 27 kejadian bencana hidrometeorologi di Sleman, meliputi banjir lokal, tanah longsor, dan pohon tumbang. Angka ini meningkat 18 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci utama.
