Bencana Hidrometeorologi Jadi Alarm Reforestasi
- Dok Humas UGM
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Maraknya bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 kembali menyoroti rapuhnya kondisi hutan Indonesia. Data Kementerian Kehutanan RI menunjukkan deforestasi netto pada 2024 mencapai 175,4 ribu hektar. Sementara itu, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) hanya mampu menutup sebagian kerusakan dengan reforestasi seluas 217,9 ribu hektar. Meski angka rehabilitasi terlihat lebih besar, kesenjangan antara kerusakan dan pemulihan fungsi ekologis hutan masih menjadi pekerjaan besar.
Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dr Hatma Suryatmojo, menilai deforestasi adalah persoalan struktural yang terjadi hampir setiap tahun. Menurutnya, laju deforestasi selalu lebih tinggi dibandingkan rehabilitasi karena perambahan hutan bisa dilakukan oleh siapa saja, sementara program pemulihan sebagian besar bergantung pada pemerintah. “Deforestasi selalu lebih cepat dibandingkan reforestasi,” ujar Hatma, yang akrab disapa Mayong, saat ditemui di Kampus UGM, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, luas hutan Indonesia yang mencapai sekitar 120 juta hektar menjadi tantangan besar dalam pengawasan. Jumlah polisi hutan yang terbatas membuat banyak kawasan tidak terpantau secara optimal. Hutan lindung, kata Mayong, relatif kurang mendapat pengawasan ketat dibandingkan hutan konservasi.
Meski begitu, ia menilai keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bisa menjadi solusi cepat. Infrastruktur dan staf KPH sudah tersedia, tinggal bagaimana sistem dan perannya dioptimalkan untuk mengawasi serta melindungi kawasan hutan dari ancaman deforestasi maupun pembalakan liar.
Mayong menekankan bahwa pemulihan hutan tidak bisa diukur hanya dari tumbuhnya pohon baru. Yang lebih penting adalah kembalinya fungsi ekologis hutan, seperti kemampuan menahan banjir dan longsor. Ia memperkirakan pemulihan fungsi hutan lindung bisa memakan waktu hingga dua dekade atau lebih. “Reforestasi belum tentu berarti pemulihan. Hutan dianggap pulih jika fungsinya kembali,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi, ia berharap kondisi ini menjadi momentum untuk menghentikan laju deforestasi dan mempercepat reforestasi. Menurutnya, momentum krisis harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk menggerakkan semua pihak—pemerintah, swasta, masyarakat, hingga individu—agar bersama-sama menekan deforestasi dan memperkuat reforestasi.
Mayong juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki lahan dan menanam hingga terbentuk ekosistem, itu sudah bisa disebut hutan. “Prinsipnya bukan menguasai kawasan, tetapi menumbuhkan ekosistem,” ujarnya.
