Anggaran Terpangkas, Bantul Hadapi Ujian Soliditas
- Dok jogja.viva.co.id
BANTUL, VIVA Jogja - Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bantul dihadapkan pada tantangan berat berupa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kondisi ini berimbas langsung pada sejumlah program, salah satunya Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Jika sebelumnya PPBMP menerima alokasi Rp50 juta per tahun, kini jumlah tersebut dipangkas menjadi Rp40 juta. Meski berkurang, aturan tetap mengharuskan 40 persen dari dana itu dialokasikan untuk penanganan kemiskinan.
Dalam pengarahan di Gedung Mandhala Saba, Kompleks Parasamya, Selasa (06/01/2026), Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh membuat pelayanan publik melemah. Ia mengingatkan bahwa soliditas pemerintah dan masyarakat sedang diuji, dan peluang lain tetap terbuka untuk menopang pembangunan. Menurutnya, berkurangnya kegiatan bisa memicu ketidakpuasan masyarakat, tetapi pelayanan publik harus tetap terjaga karena kalurahan merupakan ujung tombak pembangunan. Halim juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, baik secara hukum maupun politik. Akuntabilitas politik, jelasnya, berarti kegiatan yang dilakukan pemerintah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar sah secara anggaran.
Kesadaran akan hal tersebut sudah mulai tumbuh di kalurahan. Lurah Pleret, Taufiq Kamal, menuturkan bahwa pihaknya berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap proses anggaran. Ia menjelaskan bahwa desk anggaran dilakukan dengan Google Spreadsheet dan Google Meet, sehingga masyarakat bisa langsung memantau perubahan alokasi dana. Dengan cara itu, warga dapat mengetahui program mana yang mengalami pengurangan anggaran dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Lurah Sriharjo, Titik Istiyawatun Khasanah, menilai bahwa pemangkasan dana bukanlah akhir dari segalanya. Menurutnya, Dana Desa memang berkurang, tetapi bantuan tidak selalu berbentuk uang. Ia menekankan pentingnya membangun jaringan dengan kampus, lembaga swasta, dan berbagai pihak lain untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Pesan yang mengemuka dari berbagai pihak adalah bahwa pemangkasan anggaran tahun ini menjadi ujian besar bagi Bantul. Namun dengan transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah bersama kalurahan berkomitmen menjaga kualitas layanan publik dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
