Overwork di Indonesia, Cermin Pasar Kerja yang Rapuh

YOGYAKARTA, VIVA Jogja -  Fenomena jam kerja panjang atau overwork semakin menjadi sorotan di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari seperempat pekerja, tepatnya 25,47 persen, bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Angka ini menandakan bahwa beban kerja berlebih telah menjadi realitas bagi jutaan orang di tanah air.

Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai fenomena tersebut bukan sekadar akibat tekanan ekonomi, melainkan cerminan struktur pasar tenaga kerja yang belum mampu menyediakan pekerjaan berkualitas. Menurutnya, rendahnya upah layak, tingginya tingkat informalitas, serta minimnya perlindungan sosial membuat banyak pekerja terpaksa mengambil pekerjaan ganda atau memperpanjang jam kerja demi memenuhi kebutuhan hidup.

Wisnu menjelaskan bahwa jam kerja panjang tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Secara teori, output memang bisa naik dalam jangka pendek karena total jam bertambah. Namun, bukti empiris menunjukkan produktivitas per jam pekerja Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Kondisi ini justru menurunkan efektivitas kerja karena kelelahan, penurunan konsentrasi, serta meningkatnya risiko kesehatan dan kecelakaan kerja.

Ia menekankan perlunya peninjauan ulang kebijakan pengupahan agar tidak mendorong praktik overwork. Upah minimum, menurutnya, harus mempertimbangkan produktivitas daerah dan kebutuhan hidup layak, bukan hanya inflasi. Kebijakan upah yang kuat terbukti di banyak negara mampu mengurangi jam kerja berlebih sekaligus meningkatkan upah riil pekerja. Selain itu, regulasi mengenai jam kerja reguler dan lembur yang sudah diatur dalam RUU Cipta Kerja perlu ditegakkan secara konsisten. Tanpa sistem pemantauan yang terintegrasi, eksploitasi jam kerja tanpa kompensasi adil akan terus terjadi.

Wisnu juga menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, upskilling, dan reskilling. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, kebutuhan jam kerja panjang dapat ditekan karena nilai output per jam meningkat. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah pekerjaan di Indonesia masih didominasi sektor informal. Data menunjukkan bahwa pada 2024 tercipta sekitar 4,8 juta pekerjaan baru, dan antara 2018 hingga 2024 total ada 18 juta pekerjaan baru. Sayangnya, lebih dari 80 persen di antaranya berada di sektor informal seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, dan pekerja lepas.

Kajian yang dilakukan Wisnu bersama tim menemukan bahwa upah awal rata-rata pekerja hanya sekitar Rp1,6 juta per bulan, jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Kondisi ini memaksa banyak pekerja mencari pekerjaan tambahan atau memperpanjang jam kerja. Susenas BPS mencatat lebih dari seperempat pekerja memiliki pekerjaan ganda, sementara data Februari 2025 menunjukkan 33,8 persen tenaga kerja bekerja kurang dari 35 jam per minggu, sehingga tidak memenuhi standar pekerjaan penuh. Artinya, hanya sekitar 66 persen pekerja yang bekerja penuh waktu, sedangkan sisanya, sekitar 49,29 juta orang, bekerja tidak penuh waktu dengan jam kerja yang sangat rendah.

Selain persoalan upah, minimnya jaminan sosial juga memperburuk keadaan. Banyak pekerja sektor informal tidak memiliki akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sehingga harus menanggung biaya kesehatan sendiri. Ketiadaan perlindungan sosial membuat pekerja semakin rentan dan mendorong mereka mencari tambahan penghasilan untuk menutup biaya hidup serta risiko kerja.

Wisnu menegaskan bahwa fenomena overwork di Indonesia adalah cerminan rapuhnya pasar kerja. Tanpa kebijakan pengupahan yang adil, regulasi jam kerja yang ditegakkan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan jaminan sosial, kondisi ini akan terus berulang. Ia berharap pemerintah mampu menghadirkan solusi komprehensif agar pekerja Indonesia tidak lagi terjebak dalam lingkaran jam kerja panjang yang melelahkan, melainkan dapat bekerja secara produktif, sehat, dan berdaya saing.