Pemkot Yogyakarta Gencarkan Operasi Gepeng Ramadan 2026, Dorong Program Jogja Zero Gepeng

Baca Juga

Pemerintah Kota Yogya Gelar Pasar Pangan Murah untuk Jaga Daya Beli Warga

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan intensitas operasi penjangkauan gelandangan dan pengemis (gepeng) selama bulan Ramadan 2026. Langkah ini diambil karena tren kemunculan gepeng biasanya meningkat pada bulan puasa, terutama di titik-titik keramaian kota. Operasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Yogyakarta untuk mewujudkan program Jogja Zero Gepeng, sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah perkotaan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, menjelaskan bahwa operasi gepeng menjadi salah satu prioritas selama Ramadan. Ia menuturkan, dalam sepekan pertama bulan puasa, petugas berhasil menjangkau dua orang gepeng. Satu di antaranya adalah pengamen yang menggunakan obor di simpang Giwangan, sementara satu lainnya merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditemukan di Jalan Kemendungan Giwangan. Keduanya kemudian dibawa ke camp assessment Dinas Sosial DIY karena bukan warga Yogyakarta dan membutuhkan penanganan khusus.

Baca Juga

Warga Yogya Borong barang di Pasar Murah Ramadan

Sejak Januari 2026 hingga menjelang Ramadan, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menertibkan sembilan gepeng. Angka ini menambah catatan penanganan sepanjang tahun sebelumnya, di mana total 148 gepeng berhasil ditertibkan pada 2025. Menurut Dodi, operasi tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP tingkat kota, tetapi juga melibatkan petugas BKO yang ditempatkan di setiap kemantren. Mereka bertugas menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus melakukan patroli rutin di wilayah masing-masing.

Dalam menjalankan operasi, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, serta Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 mengenai ketentraman dan ketertiban umum. Selain penertiban, koordinasi dengan berbagai instansi terkait terus dilakukan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun media luar ruang. Dodi menegaskan bahwa penjangkauan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Wali Kota Yogyakarta untuk menciptakan kota bebas gepeng.

Baca Juga

DPW PKB DIY Ramadan Journey “Hadirkan Cinta, Melukis Mimpi Bersama”

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menambahkan bahwa operasi akan terus dilakukan sepanjang Ramadan. Ia menekankan bahwa Pemkot Yogyakarta kini memiliki fasilitas shelter khusus bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dikelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) di wilayah Kemantren Pakualaman. Shelter tersebut menjadi pintu masuk utama penanganan gepeng di tingkat kota. Jika ditemukan gepeng yang berasal dari luar Yogyakarta, mereka akan dirujuk ke camp assessment Dinas Sosial DIY di Mergangsan.

Halaman Selanjutnya

Indrawati, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa penempatan gepeng di shelter PPKS bersifat sementara, dengan masa tinggal maksimal tujuh hari. Shelter yang mulai beroperasi sejak Januari 2026 memiliki kapasitas 10 orang. Dalam dua bulan pertama, tercatat sudah ada sembilan orang yang ditangani, terdiri dari gelandangan, pengemis, ODGJ, dan orang terlantar. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, Bantul, Temanggung, Magelang, Gresik, Pekalongan, hingga Bandung. Saat ini, terdapat dua gepeng yang masih berada di shelter tersebut.