BGN Gelar Bimtek Penjamah Makanan, Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Program MBG
- jogja.viva.co.id/Cahyo PE
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kegiatan ini dilaksanakan serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember.
Peserta Bimtek berasal dari unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, serta memastikan dapur SPPG memenuhi syarat untuk memperoleh SLHS.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama. “Pelatihan ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujarnya dalam sambutan hybrid, Sabtu (07/03/2026).
Sony menyampaikan bahwa Program MBG telah berkembang pesat dengan dukungan masyarakat, terbukti dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk menjaga standar keamanan dan kualitas makanan.
Sertifikasi dan Pengawasan Ketat
Di Yogyakarta, kegiatan berlangsung di Eastparc Hotel pada 7–8 Maret 2026 dengan diikuti sekitar 900 peserta dari perwakilan SPPG, relawan, dan mitra yayasan. Sony menekankan bahwa pelatihan penjamah makanan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh SLHS. “Jika dalam 30 hari sejak operasional belum mendaftar SLHS, maka BGN akan menghentikan operasional SPPG,” tegasnya.
Ia mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 25.061 SPPG yang diperiksa oleh jajaran pengawasan. Beberapa di antaranya tidak memenuhi persyaratan sehingga langsung diberikan surat peringatan, bahkan ada yang dihentikan operasionalnya. “Kami cek mulai dari sirkulasi udara, suhu ruangan, hingga instalasi pengolahan air limbah. Jika tidak layak, langsung dihentikan,” jelasnya.
