Harga Minyak Dunia Melonjak, Indonesia Didorong Percepat Transisi Energi Terbarukan
- shutterstock.com
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menimbulkan dampak nyata bagi ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia hanya mampu bertahan sekitar 20–23 hari. Angka ini jauh di bawah standar internasional yang mencapai 90 hari. Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Di sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, warga bahkan melakukan pembelian BBM secara berlebihan di SPBU untuk mengantisipasi kelangkaan.
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada, Prof. Deendarlianto, menilai situasi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah membuat posisi energi nasional sangat rentan terhadap gejolak global. “Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel. Artinya, kita masih harus menutup kekurangan dengan impor dalam jumlah besar,” jelas Guru Besar Teknik Mesin UGM itu, Kamis (12/03/2026).
Deendarlianto menekankan bahwa gangguan jalur distribusi akibat konflik di Timur Tengah dapat memicu keterlambatan pasokan sekaligus mendorong harga minyak internasional semakin tinggi. Namun, ia melihat momentum ini sebagai peluang untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Selama ini, harga energi terbarukan dianggap kurang kompetitif dibandingkan minyak fosil. Dengan kenaikan harga minyak, posisi energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol menjadi lebih menarik. “Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini saatnya pemerintah mempercepat implementasi B40 maupun E10,” ujarnya.
Selain mendorong kebijakan energi baru, Deendarlianto menilai kenaikan harga minyak dunia harus dijadikan momentum penguatan riset dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri. Menurutnya, hilirisasi riset dasar menuju riset terapan di bidang energi terbarukan perlu segera dilakukan agar hasil penelitian bisa langsung diimplementasikan. “Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium hidup untuk menguji inovasi energi terbarukan, sehingga bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberanian politik pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan krisis energi yang berulang. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia memiliki posisi tawar untuk memperkuat kedaulatan energi. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi terbarukan agar tidak terus bergantung pada impor minyak,” pungkasnya.
