19 Dapur Program MBG di Bantul Ditutup Sementara, Pemda Kejar Standar Kesehatan

BANTUL, VIVA Jogja - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Bantul menghadapi tantangan serius. Sebanyak 19 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa ditutup sementara karena belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, menjelaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada surat edaran BGN yang mengatur kelayakan fasilitas dapur MBG. Penutupan mulai berlaku sejak 11 Maret 2026. “Sesuai surat dari BGN, yang belum memenuhi persyaratan dilakukan penutupan sementara operasional SPPG. Ada 19 SPPG yang ditutup sementara dan seluruhnya berada di wilayah Bantul,” ujarnya.

Hermawan menuturkan, sejumlah dapur belum memiliki fasilitas penting seperti mes untuk kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan. Selain itu, sebagian besar belum dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa dapur yang ditutup dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan dan lolos verifikasi dari BGN.

Saat ini, Bantul memiliki 102 dapur MBG yang melayani masyarakat. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 50 dapur atau separuhnya yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi syarat penting untuk memastikan dapur memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Sisanya masih dalam proses pengajuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Bahkan, 15 dapur yang sudah mengajukan SLHS belum lolos verifikasi. Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan air bersih. Dari 15 dapur tersebut, 13 belum memiliki sambungan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sementara dua lainnya masih menunggu pemasangan meteran air.

Hermawan menekankan bahwa SLHS memiliki tiga komponen utama: inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), hasil uji laboratorium, serta kelayakan penjamah makanan. “Yang belum lengkap sedang kami kejar agar segera memenuhi syarat,” jelasnya.

Tantangan Infrastruktur dan Anggaran

Penutupan sementara ini menyoroti persoalan mendasar dalam pelaksanaan program MBG, yaitu keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Data Pemkab Bantul menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih untuk mendukung operasional dapur MBG mencapai lebih dari 1.000 liter per hari per dapur. Tanpa jaringan PDAM, sebagian dapur masih mengandalkan sumur bor yang kualitas airnya belum terjamin.

Selain itu, pembangunan IPAL membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk satu unit IPAL sederhana mencapai Rp 75 juta. Dengan 19 dapur yang ditutup, total kebutuhan dana bisa mencapai lebih dari Rp 1,4 miliar.

Meski menghadapi kendala, Pemkab Bantul menegaskan komitmennya untuk memperbaiki fasilitas dapur MBG. Program ini dianggap vital karena menyasar kelompok masyarakat rentan, termasuk anak-anak sekolah dan keluarga miskin. Data Dinas Sosial Bantul mencatat, lebih dari 12 ribu penerima manfaat bergantung pada layanan MBG setiap harinya.

Hermawan optimis bahwa dengan dukungan lintas sektor, termasuk PDAM, Dinas Kesehatan, dan pihak swasta melalui dana CSR, seluruh dapur yang ditutup bisa segera memenuhi standar. “Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan, semua dapur sudah bisa beroperasi kembali dengan fasilitas yang lebih baik,” katanya.

Penutupan 19 dapur MBG di Bantul menjadi pengingat bahwa program sosial berskala besar membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pengawasan ketat. Sertifikasi sanitasi bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa makanan yang disajikan aman dan sehat. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, keberlangsungan program MBG sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan pekerjaan rumah ini.