BPBD Sleman Siaga titik api di lereng Merapi akibat Erupsi
- Dok Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
SLEMAN, VIVA Jogja – Pemerintah Kabupaten Sleman resmi menetapkan status Siaga Darurat Erupsi Gunung Merapi menyusul peningkatan aktivitas vulkanis gunung yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Status aktivitas Merapi kini berada pada Level 3 (Siaga) dan akan berlaku hingga 30 September 2026, dengan kemungkinan diperpanjang sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Bambang Kuntoro, menjelaskan bahwa penetapan status siaga ini segera diikuti dengan berbagai langkah kesiapsiagaan terpadu. Salah satu fokus utama adalah antisipasi kebakaran vegetasi di lereng Merapi yang rawan terjadi pada musim kemarau. “Kami siaga kebakaran karena sebelumnya sempat terjadi kebakaran yang menghanguskan vegetasi di lereng atas Merapi,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).
Kebakaran vegetasi di lereng gunung biasanya dipicu oleh luncuran awan panas guguran (APG) yang membakar jalur vegetasi sepanjang arah luncuran. Titik kebakaran sebelumnya sempat muncul di wilayah barat daya, tepatnya Jurangjero, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah. Meski tidak sampai masuk ke wilayah Sleman, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan penuh, terutama karena jalur sungai seperti Kali Krasak memiliki mata air penting bagi masyarakat.
Selain ancaman kebakaran, BPBD Sleman juga memperkuat mitigasi bencana melalui dua pendekatan, yakni struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural meliputi pengecekan dan perbaikan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), penguatan tebing sungai, pelebaran jalur evakuasi, hingga pembersihan barak pengungsian. Namun, Bambang mengakui bahwa pemeliharaan barak terkendala anggaran yang tahun ini hanya sekitar Rp4 juta. Kondisi tersebut membuat perbaikan besar seperti plafon jebol belum bisa ditangani, sehingga pemeliharaan difokuskan pada kebutuhan mendesak seperti pintu, jaringan air bersih, dan listrik.
Mitigasi nonstruktural diwujudkan melalui edukasi masyarakat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan penerapan program sister school serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini bertujuan agar institusi pendidikan di kawasan rawan erupsi siap menghadapi evakuasi sewaktu-waktu.
BPBD Sleman mencatat ada 37 unit EWS aktif, terdiri dari 34 unit di wilayah Merapi dan 3 unit EWS longsor di Prambanan. Perangkat deteksi dini ini mencakup pengeras suara, kamera CCTV, hingga pemantau lahar dingin. Bambang menekankan pentingnya pengecekan berkala, mengingat pernah terjadi insiden korsleting listrik pada EWS di Kemiri Turi yang sempat berbunyi sendiri selama tiga menit sebelum ditangani petugas.
Sementara itu, Kepala Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), T. Heri Wibowo, menyampaikan bahwa luncuran APG pada Sabtu (29/8/2026) dengan jarak sekitar 2.000 meter ke arah barat daya sempat mencapai batas vegetasi dan menimbulkan kebakaran kecil. Api tidak sampai membesar dan segera padam, namun pemantauan tetap dilakukan secara intensif melalui pengamatan visual, peninjauan lapangan, serta sistem SIPONGI untuk mendeteksi titik api.
Balai TNGM juga menyiagakan pos koordinasi kebakaran hutan di Kantor Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Srumbung, Magelang. Personel yang bertugas terdiri dari ASN, manggala agni, serta masyarakat mitra polhut atau masyarakat peduli api. Mereka disiagakan untuk berjaga dan merespons cepat apabila terjadi kebakaran hutan.
Untuk memperkuat koordinasi, TNGM menyediakan layanan hotline yang dapat dihubungi masyarakat jika menemukan kebakaran hutan. Nomor call center yang tersedia antara lain 081555777002, Kepala Seksi PTN Wilayah I di 0811-2909-512, Kepala Resort PTN Wilayah Srumbung di 0822-2147-2817, serta Koordinator Polhut di 0813-2692-6325. Masyarakat diimbau segera melaporkan kejadian kebakaran agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
Penetapan status siaga darurat ini menunjukkan keseriusan Pemkab Sleman dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi sekaligus dampak ikutan seperti kebakaran hutan. Dengan kolaborasi antara BPBD, TNGM, dan masyarakat, diharapkan kesiapsiagaan dapat berjalan maksimal sehingga risiko bencana bisa ditekan.
Langkah antisipatif ini juga menjadi pengingat bahwa Merapi, sebagai gunung berapi aktif, selalu menyimpan potensi ancaman yang harus diwaspadai. Kesiapan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, barak pengungsian, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga keselamatan warga. Dengan sinergi berbagai pihak, Sleman berupaya memastikan bahwa setiap kemungkinan erupsi dapat dihadapi dengan lebih terukur dan terkoordinasi.