High Level Meeting TP2DD se-DIY "Transformasi Digital DIY Optimalisasi Layanan Publik”

Jogja, VIVA Jogja  – Dalam upaya mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik di DI Yogyakarta, sekaligus mendukung transparansi sistem pemerintahan, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting TP2DD se-DIY yang mengusung tema "Transformasi Digital DIY untuk Optimalisasi Layanan Publik”. Dalam acara ini juga di-launching Layanan Digital Pembayaran Pajak DIY.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY di Karaton Ballroom Hotel Ambarrukmo Yogyakarta Rabu (04/12/2024), memaparkan digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi urgensi, terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien. “Di sinilah peran aktif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sangat dibutuhkan,” tegas Paku Alam X.

Untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada sisi penerimaan, telah didukung oleh berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai. “Dalam hal ini juga telah bekerja sama dengan BPD DIY sebagai bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah),” ungkap Sri Paduka.

Wakil Gubernur DIY juga mengungkapkan Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan implementasinya di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Sri Paduka berharap, kedepan TP2DD dapat segera melakukan updating Roadmap TP2DD dalam rangka mengakomodasi arahan dimaksud. Upaya yang sudah dilakukan juga hendaknya dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan acuan untuk tindak lanjut dan evaluasi di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso menyampaikan, Pemda DIY telah melaksanakan program digitalisasi pendapatan asli daerah dan bekerja sama dengan BPD DIY. Program tersebut dimulai dengan melakukan penambahan kanal-kanal pembayaran pada transaksi penerimaan asli daerah dengan menggunakan QRIS, yang kemudian dikembangkan dengan e-commerce.

Pembentukan TP2DD DIY  bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim menyampaikan, sistem pembayaran digital akan menjadi katalisator bagi langkah percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Dan untuk guna mendorong kinerja TP2DD ke depan, Pemda DIY dapat melakukan pengkinian roadmap TP2DD, optimalisasi kanal pembayaran digital PDRD, mendorong implementasi opsen PKB & BBNKB. Selain itu, juga perlu penguatan infrastruktur dan lingkungan strategis, serta penguatan branding dan komunikasi produk kebijakan P2DD.

“Ini menunjukkan bahwa kita di DIY baik provinsi maupun kabupaten kota selalu memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kemudahan pembayaran transaksi kepada masyarakat yang ujungnya adalah perbaikan dan kesejahteraan ekonomi,” papar Ibrahim.

Terkait dengan update Global ekonomi, lanjut Ibrahim, perkembangan ekonomi dari Bank Indonesia maupun dari berbagai lembaga dunia, memperkirakan potensi perkembangan ekonomi yang terus membaik.  “Kita tahu, ekonomi Indonesia on everest selalu sekitar 5 dan itu jauh di atas internasional global sekitar 3 dan ini didukung atau tercermin dengan perkembangan transaksi-transaksi ekonomi digital baik itu berupa e-commerce, travel,  media online dan juga transport dan makanan,” ujarnya. Hasil perhitungan komponen afect groupgrade ini menunjukkan angka double digit setidaknya sampai tahun 2030.

Ibrahim juga mengatakan, generasi Alfa sudah habis di tahun 2024 dan yang lahir pada tahun 2025 disebut sebagai generasi beta dan generasi inilah yang disebut digital selfie, digital native, saat lahir sudah kenal dengan dunia digital.

Bagaimana Bank Indonesia memberikan dukungan pada transaksi pembayaran digital, transaksi pembayaran itu bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai desain sistem pembayaran disiapkan menyasar transfer dari pemerintah terkait dengan Bansos, juga terkait dengan moda transportasi yang terintegrasi.

“Fase berikutnya adalah dengan QRIS, sebagai pintu gerbang bagi masyarakat khususnya UMKM untuk terhubung dengan media online dan ini mereka sudah belajar terkait dengan apa itu digital,” terang Ibrahim. *