Program MBG Bumil dan Balita Perlu Terintegrasi dengan Layanan Primer
- VIVA Jogja/ist
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah menargetkan perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta penerima manfaat, dengan prioritas pada ibu hamil dan anak usia dua tahun. Langkah ini diharapkan menjadi strategi nasional dalam menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,5 persen, sementara target pemerintah adalah menurunkannya hingga 14 persen pada 2026.
Meski ambisi tersebut diapresiasi, sejumlah pakar menilai kesiapan sistem layanan kesehatan primer masih perlu diperkuat. Dosen dan peneliti Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) FK-KMK UGM, dr. Fitriana Murriya Ekawati, Ph.D., menekankan bahwa MBG sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan layanan kesehatan ibu dan anak yang sudah berjalan, seperti antenatal care, postnatal care, serta pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu.
“Jika dikelola secara terintegrasi, program ini tidak hanya memperbaiki asupan gizi, tetapi juga memperkuat peran layanan primer sebagai koordinator utama kesehatan keluarga,” ujarnya.
Menurut Fitriana, intervensi gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan kunci dalam menurunkan stunting. Kekurangan gizi pada fase ini dapat berdampak panjang, mulai dari gangguan kognitif hingga meningkatnya risiko penyakit kronis di usia dewasa.
Ia menilai perluasan MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah. Jika sebelumnya intervensi terbatas pada pemberian makanan tambahan, kini pemerintah berupaya memastikan kecukupan gizi secara lebih menyeluruh. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada detail teknis di lapangan, termasuk sanitasi, edukasi keluarga, dan praktik pemberian makan yang tepat.
Fitriana juga mengingatkan soal aspek keamanan pangan. Kasus keracunan MBG yang terjadi pada 2025 menjadi pelajaran penting bahwa pengawasan harus diperkuat. “Tenaga kesehatan primer memiliki posisi strategis untuk mitigasi risiko, edukasi keluarga, hingga deteksi dini kejadian yang tidak diharapkan,” jelasnya.
Selain indikator penurunan stunting, ia menekankan perlunya ukuran keberhasilan lain, seperti penurunan anemia pada ibu hamil, peningkatan praktik ASI eksklusif, kualitas MPASI, serta pemanfaatan layanan kesehatan primer. “Keamanan pangan tanpa kejadian keracunan, kepatuhan standar SPPG, dan literasi gizi keluarga juga harus menjadi indikator penting,” tegasnya.
