Pemkot Yogya Siapkan Rp32 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Warga Terdampak
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah berupaya keras mengaktifkan kembali kepesertaan jaminan kesehatan bagi 21.000 warga penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan sejak 1 Februari 2026. Ribuan warga kini memadati posko pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk dialihkan ke skema PBI yang dibiayai melalui APBD.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono, menyebutkan hingga Rabu (11/02/2026) tercatat 4.261 warga telah berhasil melakukan reaktivasi. “Hari ini kuota di MPP kami tambah menjadi 300 orang, ditambah sekitar 150 melalui Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp. Kuota terus kami sesuaikan agar proses bisa lebih cepat,” ujarnya.
Dengan masih ada sekitar 16.000 warga yang belum aktif kembali, Pemkot menerapkan skala prioritas. Fokus utama diberikan kepada pasien dengan kebutuhan medis mendesak, seperti penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisa, pasien kemoterapi, serta mereka yang sudah terjadwal operasi. “Pasien dengan jadwal tindakan segera harus diaktifkan lebih dulu agar tidak kehilangan hak jaminan,” tegas Waryono.
Ia menjelaskan, secara teknis aktivasi di BPJS hanya memakan waktu sekitar satu jam setelah data masuk. Namun kendala terbesar ada pada proses input administrasi, karena banyak warga belum memiliki dokumen digital. “Banyak yang masih membawa berkas fisik, sehingga input data lebih lama. Itu sebabnya kuota kami batasi agar proses tetap terkendali,” jelasnya. Untuk mengurangi antrean, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan daring melalui JSS atau WhatsApp, bahkan bisa diwakilkan oleh keluarga atau pengurus kampung.
Menanggapi wacana reaktivasi otomatis seluruh peserta PBI dalam tiga bulan, Waryono menekankan bahwa mekanisme teknis tetap harus ditempuh agar kepesertaan valid dan terjamin anggarannya. “Itu ranah kebijakan. Di lapangan, kami bekerja sesuai prosedur teknis yang berlaku,” katanya.
Pemkot Yogyakarta telah menyiapkan anggaran Rp32 miliar dalam APBD 2026 untuk mendukung reaktivasi ini, dengan usulan tambahan Rp8,6 miliar agar seluruh warga terdampak ter-cover hingga akhir tahun. Waryono memastikan proses transisi berjalan kondusif tanpa keluhan besar dari masyarakat. “Prinsipnya, jangan sampai ada pasien yang kehilangan hak layanan. Kami pastikan semua yang membutuhkan segera ditangani,” pungkasnya.
