Besok, Pemkot Yogya Uji Coba WFH
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah mempersiapkan langkah baru dalam pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Uji coba ini akan dimulai pada Jumat, 27 Maret 2026, dan menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait efisiensi birokrasi serta penghematan anggaran daerah.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dipahami sebagai kesempatan untuk bersantai atau mengurangi tanggung jawab. Menurutnya, WFH harus tetap menjamin produktivitas pegawai dan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Ia bahkan menyiapkan indikator khusus untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut, yakni konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari kendaraan dinas maupun pribadi ASN.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis, 26 Maret 2026, Hasto menyampaikan bahwa klaim penggunaan BBM akan menjadi tolok ukur utama. Jika setelah penerapan WFH klaim BBM tidak menunjukkan penurunan, maka kebijakan ini akan dianggap tidak efektif. “Kalau bensinnya tidak turun, berarti ada yang salah. ASN harus jujur dan disiplin. WFH bukan alasan untuk bolos atau tetap bepergian dengan kendaraan dinas,” ujarnya.
Pemkot Yogyakarta melihat penghematan BBM sebagai dampak nyata yang harus muncul dari kebijakan WFH. Selain mengurangi beban anggaran, langkah ini juga diharapkan mendukung pengurangan emisi karbon di wilayah perkotaan. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang lebih dari 40 persen emisi CO₂ di Kota Yogyakarta. Dengan berkurangnya mobilitas ASN, kualitas udara diharapkan membaik, sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.
Hasto menambahkan bahwa kebijakan ini telah melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta DPRD Kota Yogyakarta. Forkopimda juga dilibatkan agar kebijakan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target efisiensi jangka panjang. Menurut catatan Badan Kepegawaian Daerah, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta mencapai lebih dari 7.000 orang. Jika seluruhnya mengikuti WFH satu hari dalam sepekan, potensi penghematan BBM bisa mencapai ribuan liter per bulan, dengan nilai anggaran yang tidak sedikit.
Meski demikian, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala yang diantisipasi adalah keterbatasan infrastruktur digital. Tidak semua ASN memiliki perangkat memadai atau jaringan internet yang stabil di rumah. Selain itu, beberapa layanan publik yang bersifat tatap muka, seperti administrasi kependudukan atau pelayanan kesehatan, tetap membutuhkan kehadiran fisik pegawai. Karena itu, Pemkot akan menerapkan sistem rotasi dan pengecualian bagi unit kerja yang bersifat vital.
