Membongkar Akar Keterjebakan Kemiskinan Struktural di Indonesia
- Bing Image Creator
SLEMAN, VIVA Jogja - Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik statistik yang tampak optimistis itu, realitas di lapangan justru memperlihatkan wajah kemiskinan yang jauh lebih kompleks dan multidimensional. Di berbagai pelosok negeri, masyarakat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural yang sulit diputus, terutama karena kebijakan pembangunan yang kerap bersifat top-down dan tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek utama.
Hal ini ditegaskan dalam riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipaparkan dalam Podcast Population Corner (Popcorn) bertajuk “Membongkar Akar Kemiskinan Struktural Indonesia” pada Jumat (05/06/2026). Peneliti PSKK, Sri Purwatiningsih atau yang akrab disapa Nining, menjelaskan bahwa banyak masyarakat di wilayah pelosok kehilangan akses terhadap lahan maupun infrastruktur akibat kebijakan konservasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketika ruang hidup mereka dibatasi, biaya transportasi, pendidikan, hingga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal, sehingga keterisolasian itu melahirkan jebakan kemiskinan yang sulit dihindari.
Menurut Nining, kemiskinan tidak bisa semata-mata dilihat dari angka statistik. Ia memiliki akar masalah yang menyentuh dimensi sosial, budaya, hingga geografi. Dari sisi budaya, misalnya, tekanan tradisi lokal justru memperparah beban ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan tradisi Tombol Romak di Fakfak, Papua Barat, yang mengharuskan warga menyumbang dalam hajatan keluarga besar. Tradisi itu, meski bernilai sosial, seringkali membuat masyarakat semakin terpuruk secara finansial. “Masyarakat bisa miskin bukan hanya karena keterbatasan akses atau infrastruktur, tetapi juga karena tekanan budaya dan ketiadaan sumber daya di sekitar mereka,” ujarnya.
Selain itu, standar penilaian kemiskinan yang digunakan BPS dinilai terlalu “Jawa-sentris” dan tidak relevan jika diterapkan di luar Jawa. Ketika tim PSKK UGM menyusun indikator kesejahteraan berbasis lokal di Kabupaten Fakfak, hasilnya justru lebih tepat sasaran dalam penyaluran bantuan. Mereka menyebutnya sebagai sensus kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, bukan sensus kemiskinan. Dengan indikator yang disesuaikan, masyarakat merasa lebih terwakili dan bantuan pemerintah daerah dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Indikator lokal itu membuat masyarakat lebih nyaman dan hasilnya lebih akurat,” tambah Nining.
