Komisi D DPRD DIY jaring Aspirasi Pekerja Tembakau
- Istimewa
Sementara itu, larangan penggunaan bahan tambahan juga ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar kuat. Menurut Waljid, produksi rokok tidak mungkin dilakukan tanpa bahan tambahan, sehingga kebijakan tersebut berpotensi mematikan industri dan menghilangkan sumber pendapatan pekerja.
Sekretaris Jenderal Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI), Cahyo Indarto, turut menambahkan bahwa regulasi fiskal maupun non-fiskal berpotensi merugikan tenaga kerja padat karya. Ia menekankan perlunya perlindungan terhadap sekitar 4.200 pekerja SKT di DIY yang menggantungkan hidup pada industri ini.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu B., menyatakan komitmennya untuk meneruskan masukan para pekerja kepada Ketua DPR RI. Ia juga menegaskan bahwa regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR), harus dikaji secara seimbang agar ekosistem pertembakauan di DIY tetap terjaga.
Dengan adanya serap aspirasi ini, DPRD DIY berupaya memastikan bahwa suara pekerja dan pelaku industri tembakau dapat diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga melindungi keberlangsungan industri padat karya yang menjadi penopang ekonomi daerah.