Kampus UGM Pasang Badan Hadapi Teror ke Ketua BEM
- DOK UGM
Tiyo menilai teror yang dialami bukan sekadar serangan pribadi, melainkan tanda bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Saya berharap ini terakhir kalinya. Tidak boleh ada lagi teror atau penguntitan terhadap siapa pun. Kebebasan bukan pemberian negara, melainkan hak warga negara,” katanya.
Sikap Kampus
Pihak kampus tidak tinggal diam. Universitas Gadjah Mada menugaskan Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) untuk melakukan pemantauan serta perlindungan terhadap Tiyo.
Juru Bicara UGM, Dr I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa universitas berkewajiban melindungi seluruh civitas akademika dari ancaman. “Atas nama institusi dan berdasarkan konstitusi, UGM wajib melindungi mahasiswa maupun dosen dari teror yang datang dari mana pun,” ujarnya pada 15 Februari 2026.
Tiyo sendiri mengonfirmasi bahwa komunikasi intens dengan pihak kampus sudah dilakukan. Meski bentuk perlindungan belum dirinci, ia menyebut koordinasi berjalan baik.
Kasus ini menambah daftar panjang intimidasi terhadap aktivis mahasiswa di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kampus besar juga menghadapi situasi serupa, di mana mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mendapat tekanan, baik berupa ancaman fisik maupun digital.
Fenomena ini menunjukkan adanya pola: kritik yang diarahkan pada kebijakan negara seringkali dibalas dengan upaya pembungkaman. Padahal, dalam sistem demokrasi, kampus justru menjadi ruang aman bagi kebebasan berpendapat.
Teror terhadap Ketua BEM UGM bukan sekadar cerita tentang pesan singkat dan penguntitan. Ia adalah cermin rapuhnya demokrasi, sekaligus ujian bagi institusi pendidikan tinggi dalam menjaga independensi dan keberanian warganya. UGM telah menyatakan komitmen untuk melindungi mahasiswa. Namun, lebih dari itu, kasus ini menuntut perhatian publik agar kebebasan berekspresi tidak terus-menerus digerus oleh intimidasi.
