Penyaluran KUR dan UMi di DIY Tembus Rp874 Miliar
- Bing Image Creative
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi daerah melalui dukungan nyata terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), langkah ini diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencatat capaian signifikan hingga akhir Februari 2026.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY, Juli Kestijanti, menyampaikan bahwa penyaluran KUR di wilayah DIY telah mencapai Rp862,56 miliar, menjangkau 15.850 debitur. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan penyaluran tertinggi, yakni Rp277,02 miliar. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penggunaan KUR, dengan total pembiayaan sebesar Rp314,42 miliar kepada 5.494 pelaku usaha.
Di sisi lain, pembiayaan UMi juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir Februari, total penyaluran UMi di DIY mencapai Rp12,03 miliar untuk 2.264 debitur. Kabupaten Bantul mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp4,01 miliar dengan 733 debitur. Sama seperti KUR, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima manfaat utama dengan nilai Rp11,49 miliar. Permodalan Nasional Madani tercatat sebagai lembaga penyalur UMi terbesar, dengan capaian Rp10,44 miliar untuk 1.986 debitur.
Menurut Juli, penyaluran KUR dan UMi bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap penguatan ekonomi lokal. “Langkah ini merupakan strategi fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang belum stabil,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (30/3/2026).
Kinerja APBN di DIY secara keseluruhan juga menunjukkan performa yang solid. Hingga 28 Februari 2026, serapan belanja negara tercatat sebesar Rp2.824,07 miliar atau 14,60 persen dari pagu anggaran. Pendapatan negara mencapai Rp1.492,10 miliar atau 13,71 persen dari target. Capaian ini menjadi bukti bahwa APBN mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan APBN terhadap penguatan ekonomi DIY tidak hanya berhenti pada pembiayaan UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan belanja tematik untuk sektor-sektor strategis seperti swasembada pangan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Program swasembada pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mencakup pendidikan vokasi pertanian, pengawasan penyakit hewan, dan gerakan pangan murah. Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.
