Reformasi Subsidi Energi dan Ancaman bagi Kelas Menengah
- Dok Humas UGM
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu kembali memunculkan perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah tepat untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi yang selama ini sering salah arah. Namun di sisi lain, sejumlah ekonom menilai pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi kelompok kelas menengah yang rentan terhadap guncangan ekonomi.
Wisnu Setiadi Nugroho, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa reformasi subsidi energi merupakan agenda penting yang sudah lama tertunda. Menurutnya, masalah mistargeting atau salah sasaran penerima manfaat adalah persoalan klasik yang menahun. “Secara prinsip, kebijakan ini sudah tepat. Tetapi eksekusinya harus hati-hati, karena jika tidak, justru bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia menyoroti posisi kelas menengah yang berada di area abu-abu. Kelompok ini tidak cukup miskin untuk masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima subsidi berbasis individu, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menahan kenaikan harga energi. “Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini bisa mendorong kelas menengah jatuh ke jurang kemiskinan baru,” jelasnya.
Wisnu menambahkan bahwa urgensi reformasi subsidi semakin tinggi karena ruang fiskal pemerintah terus tertekan. Anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membatasi kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan lain. “Memangkas subsidi energi adalah langkah rasional untuk menekan pengeluaran. Tetapi jangan sampai efisiensi hanya dilakukan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, sementara program baru yang belum teruji tetap dibiayai longgar,” tegasnya.
Keberhasilan subsidi berbasis individu, menurut Wisnu, sangat bergantung pada kualitas data penerima manfaat. Ia menekankan perlunya sistem pendataan yang dinamis dan terintegrasi, dengan pemutakhiran berkala melalui survei lapangan, mekanisme pendaftaran mandiri, serta integrasi berbagai basis data pemerintah. “Akurasi data adalah jantung dari kesuksesan subsidi berbasis individu. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber data statis,” katanya.
Selain Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah perlu melakukan validasi silang dengan data perpajakan, konsumsi listrik, hingga perilaku konsumsi energi dari platform digital seperti MyPertamina dan PLN Mobile. Dengan cara itu, subsidi dapat benar-benar tepat sasaran.
