Pelantikan Sekda Definitif Karanganyar Segera Digelar, Penataan OPD Menyusul
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan proses pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus mempercepat penataan anggaran dan program kerja daerah di awal tahun anggaran baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Karanganyar, Zulfikar Hadidh, mengatakan keberadaan Sekda definitif menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi pemerintahan daerah.
Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lintas perangkat daerah.
“Karena sudah masuk tahun anggaran baru, tentu kita perlu segera menata anggaran, program, dan kegiatan. Itu akan lebih optimal jika sudah ada Sekda definitif,” ujar Zulfikar, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, rencana pelantikan Sekda definitif tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Bupati Karanganyar. Namun, pelaksanaan dan penentuan waktunya sepenuhnya berada dalam kewenangan kepala daerah.
“Terkait kapan pelantikannya, itu kewenangan Pak Bupati. Tapi saya kira tidak akan terlalu lama lagi,” katanya.
Zulfikar menambahkan, setelah Sekda definitif dilantik, Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemungkinan akan melanjutkan penataan birokrasi di internal pemerintahan.
Penataan tersebut mencakup pergeseran atau mutasi jabatan di tingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian kebutuhan organisasi.
“Pergeseran di kepala-kepala OPD itu pasti akan menyusul,” ucapnya.
Selain penataan jabatan struktural, Pemkab Karanganyar juga tengah mempersiapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan riil organisasi dan pelayanan publik.
Zulfikar menyebut, pemenuhan SDM tidak hanya bersumber dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga membuka kemungkinan melibatkan tenaga non-ASN sesuai regulasi yang berlaku.
“Ini merupakan konsekuensi dari regulasi yang harus kita jalankan, dan itu tidak hanya berlaku di Kabupaten Karanganyar, tetapi juga secara nasional,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, perencanaan terkait kebutuhan SDM tersebut sudah mulai disusun dan akan dijalankan secara bertahap.
Proses pelaksanaannya direncanakan berjalan pada 2026, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
“Perencanaannya sudah kita siapkan. Nanti prosesnya akan berjalan di 2026 dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
