Ribuan Penerima Bansos Karanganyar Masuk Daftar Exclude karena Judi Online, Dinsos Ungkap Cara Klarifikasi

Kantor Dinsos Karanganyar (Foto VIVA Jogja)
Sumber :
  • VIVA Jogja

Bagi masyarakat yang belum memahami prosedurnya, konsultasi dapat dilakukan melalui pemerintah desa, pendamping sosial maupun Dinas Sosial.

img_title Dana Nasabah BMT Alfadinar Belum Dibayarkan, 350 Orang Datangi Polisi di Karanganyar

Ada anggapan bahwa pendataan penerima yang terdeteksi terkait judi online hanya berpengaruh terhadap penerima PKH. Wondo meluruskan hal tersebut.

Menurutnya, pendataan berlaku terhadap seluruh bantuan sosial, sehingga penerima program lain juga dapat masuk dalam daftar exclude.

img_title Bawaslu Karanganyar Tembus Dua Besar Nasional, 31 Kampung Pengawasan Ditargetkan Berlipat Ganda

"Semua bansos, Mas. Semua bansosnya," tegas Wondo.

Artinya, masyarakat penerima bansos di Karanganyar perlu memastikan status bantuan masing-masing apabila mendapatkan informasi bahwa namanya masuk daftar pengecualian.

img_title IPAL SPPG Jati Rembes, Warga Mengadu hingga DPRD, Begini Kondisinya Sekarang

Masuk daftar exclude menjadi persoalan yang cukup sensitif bagi keluarga penerima manfaat. Sebab, bantuan sosial berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menerima program perlindungan sosial.

Karena itu, warga yang mendapati perubahan status tidak disarankan mengambil kesimpulan sendiri sebelum mengetahui penyebabnya.

Pemerintah desa atau kelurahan, operator desa, pendamping sosial dan Dinas Sosial dapat menjadi jalur untuk memastikan status serta membantu proses pengajuan dokumen.

Untuk warga yang merasa tidak pernah bermain judi online, mekanisme sanggah menjadi ruang untuk memberikan keterangan.

Sedangkan bagi warga yang memang pernah terlibat, penutupan rekening yang terdeteksi digunakan untuk aktivitas tersebut menjadi bagian dari proses sebelum pengajuan klarifikasi.

Munculnya 4.631 penerima dalam daftar exclude menunjukkan bahwa penataan data bansos terus dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai.

Di sisi lain, keberadaan mekanisme klarifikasi menjadi penting agar masyarakat yang merasa datanya tidak tepat tetap memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Dengan dua jalur tersebut, persoalan tidak berhenti pada status exclude. Penerima masih dapat menempuh prosedur yang tersedia sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagi masyarakat Karanganyar, pesan yang perlu diperhatikan sederhana: pastikan status data sebelum mengambil kesimpulan, dan gunakan jalur resmi apabila ingin melakukan klarifikasi.

Pada saat yang sama, kasus tersebut kembali mengingatkan bahwa judi online bukan sekadar persoalan hiburan atau transaksi digital. Aktivitas tersebut dapat berimbas pada kondisi ekonomi keluarga dan pada akhirnya memperbesar beban masyarakat yang justru membutuhkan perlindungan sosial.

Halaman Selanjutnya
img_title